Bagaimana Nasib Dinasti Politik Terbit Rencana setelah OTT KPK?

indra 21 January 2022
Bagaimana Nasib Dinasti Politik Terbit Rencana setelah OTT KPK?
Sribana Br Peranginangin, adik perempuan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin saat dilantik menjadi Ketua DPRD Langkat. foto: dokumen DPRD Langkat @https://dprd-langkatkab.com/

agiodeli.com – Kiprah politik Terbit Rencana Peranginangin secara pasti dan dalam tempo cepat membentuk dinasti di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saudari kandungnya, Sribana Br Peranginangin, SE., mengiringi dengan jabatan Ketua DPRD.

Adik perempuan Terbit Rencana itu menjadi legislator dari Partai Golkar dengan meraih 18.793 suara pada Pemilu 2019 lalu. Istri IPTU Endramawan Sitepu tersebut resmi menjabat Ketua DPRD Kabupaten Langkat pada prosesi pelantikan di Gedung DPRD Langkat, Kota Stabat, Selasa, 4 Mei 2021.

Sribana merupakan Ketua DPRD Langkat pengganti antarwaktu (PAW) untuk masa jabatan 2019-2024. Dia menggeser kolega separtainya, Surialam, SE.

Surialam selanjutnya menduduki posisi Ketua Komisi D sekaligus Anggota Badan Anggaran. Langsung bertukarguling, karena posisi ini sebelumnya dipegang Sribana.

Praktis, sejak itu pengelolaan Kabupaten Langkat berada di genggaman keluarga Peranginangin. Terbit Rencana mengendalikan eksekutif, sementara adik perempuannya mengendalikan lembaga legislatif yang notabene pengawas jalannya roda eksekutif.

Tak hanya Sribana. Dalam pengelolaan Kabupaten Langkat juga ada abang kandung Terbit Rencana, yakni Iskandar Peranginangin yang memangku jabatan Kepala Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Selasa, 18 Januari 2022, Iskandar turut terjaring. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Iskandar berperan sebagai perpanjangan tangan Terbit Rencana dalam pengaturan proyek di Kabupaten Langkat. Iskandar sendiri memiliki perusahaan yang langsung mengerjakan sejumlah proyek.

Awalnya, Terbit Rencana populer di Kabupaten Langkat lantaran aktivitasnya di sejumlah organisasi, baik kemasyarakatan maupun kepemudaan. Salah satunya Pemuda Pancasila. Sejak tahun 1997 hingga sekarang, Terbit Rencana menjabat Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat.

Masyarakat Langkat juga mengenal Terbit Rencana sebagai kontraktor dan pengusaha galian C, yang dalam rilis KPK diistilahkan perusahaan pertambangan pasir dan batu (sertu). Pria kelahiran Raja Tengah, 24 Juni 1972, ini cukup dekat dengan Ngogesa Sitepu, Bupati Langkat dua periode (2009-2014 & 2014-2019) yang dalam kurun waktu sama juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat.

Momentum Politik Terbit Rencana

Terbit Rencana memulai langkah politiknya dengan mengikuti Pemilu 2014, sebagai kontestan legislatif Partai Golkar. Moncer, debut pertamanya langsung mencapai posisi Ketua DPRD Langkat masa bakti 2014-2019.

Momentum politik berikutnya bagi pria dengan sapaan akrab Cana tersebut adalah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langkat 2018. Ngogesa Sitepu tak lagi bisa menjadi kontestan karena sudah dua periode menjabat bupati. Perahu Golkar kemudian menghantar Cana berpasangan dengan Syah Afandin alias Ondim. Bukan hanya Golkar, pasangan ini selengkapnya juga merupakan usungan PDIP, Gerindra, Hanura, PBB, PPP, PAN, dan PKB.

Menang dengan perolehan 352.472 suara, Terbit Rencana-Syah Afandin pun resmi memimpin Langkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati sejak 20 Februari 2019. Dan, pada Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Langkat, di Gedung PKK Langkat di Kota Stabat, Selasa, 1 September 2020, Cana memperkuat eksistensi politiknya dengan memenangi secara aklamasi pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Langkat 2020-2025. Sehingga, selengkapnya ia menggantikan posisi Ngogesa, baik sebagai bupati maupun ketua partai.

Pertanyaan selanjutnya yang mungkin menggelayuti pikiran Kita semua, akankah “dinasti politik Terbit Rencana” runtuh setelah OTT KPK? Wallahua’lam bissawab, hanya Tuhan dan waktu yang bisa menjawab!

Sejauh ini, Partai Golkar sendiri belum mengambil sikap. Hanya ada dorongan untuk segera melakukan konsolidasi, dari Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Hardi Mulyono kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Musa Rajekshah yang juta Wakil Gubernur Sumatera Utara. (indra)

Satu tanggapan untuk “Bagaimana Nasib Dinasti Politik Terbit Rencana setelah OTT KPK?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *