Kajian Akademik Prodi IAP FISIP UMSU Rekomendasikan Ini untuk Pemda

indra 26 January 2022
Kajian Akademik Prodi IAP FISIP UMSU Rekomendasikan Ini untuk Pemda
Sebanyak 80 mahasiswa Prodi IAP FISIP UMSU mempresentasikan hasil temuannya dalam proses PPL di berbagai instansi. foto: ISTIMEWA

agiodeli.com Lewat proses kajian akademik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik (Prodi IAP) FISIP UMSU mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara. Rekomendasi ini terkait kebijakan publik dan perencanaan pembangunan.

Rekomendasi itu merupakan output dari Program Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) sebanyak 80 mahasiswa Prodi IAP FISIP UMSU angkatan 2018. Program ini berlangsung dengan pengawasan dan bimbingan penuh 13 dosen, yakni yakni Drs. R. Kusnadi; Ida Martinelly, MM; Nalil Khairiah, M.Pd; Dedi Amrizal, M.Si; Khaidir Ali, MA; Agung Saputra, MAP; Affan Al Quddus, M.Si; Syafrizal, Ph.D; Dr. Siti Hajar; Syafruddin, MH; dan Rafieqah Nalar, MA.

Hasil kajian dalam proses PPL ke-80 mahasiswa itu kemudian disempurnakan melalui gelaran seminar dan pleno civitas akademik Prodi IAP di Kota Parapat selama dua hari, Sabtu-Minggu (22-23/1/2022). Turut aktif pada pleno tersebut Dekan FISIP UMSU< Dr. Arifin Saleh, MSP dan Wakil Dekan 1 FISIP UMSU, Abrar Adhani, M.IKom.

“Dari pelaksanaan PPL mahasiswa IAP, kami rekomendasikan bahwa pemda perlu melakujkan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan kebijakan, meliputi komunikasi, idenfitikasi masalah, sarana/prasarana, sumber daya, dan target sasaran,” jelas Ketua Prodi IAP Ananda Mahardika, MSP, saat memaparkan hasil pleno.

Prioritas Pembangunan

Sekretaris Prodi, Jehan Ridho Izharsyah, M.Si menambahkan rekomendasi lainnya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, sebutnya, pemda harus dapat mengukur skala prioritas, akuntabilitas, transparansi dan tentunya partisipasi. Sehingga, program pembangunan dapat terlaksana dan mendapat dukungan penuh masyarakat.

Program pembangunan yang seharusnya masih terus masuk skala prioritas adalah bidang kesehatan, pendidikan, serta pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana umum. Sarana dan prasarana umum dimaksud adalah transportasi, ruang terbuka hijau, jaringan jalan/jembatan, saluran drainase, irigasi, terminal, jaringan air bersih dan limbah, serta persampahan.

Sebelum melakukan pertemuan pleno pemaparan hasil di Parapat, sebanyak 80 mahasiswa IAP sudah melakukan PPL di berbagai instansi, seperti di Dinas PU Kota Medan, Dispora Kota Medan, Dinas Kebersihan Kota Medan, Disporapar Tebingtinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Dishub Kota Binjai. Kemudian di Dispora Sumut, Dishub Kota Medan, PDAM Tirtanadi Cabang Kota Medan, Bappeda Sumut, BPSDM Sumut, Disdukcapil Kota Medan, dan Dinas Tarukim Medan.

“Pada akhirnya pemda harus memahami bahwa kebijakan adalah sebuah produk administrasi yang bersifat tindakan strategis untuk memecahkan masalah-masalah publik. Oleh karenanya, pemda harus mampu merancang desain kebijakan yang mampu bergerak, berproses, dan beraksi dalam mengatasi masalah publik,” pungkas Ananda Mahardika. (habib yasin)

Baca Juga: DJ Indah Cleo asal Padang Dikabarkan Tewas Akibat Bentrok di Sorong

Geger Kerangkeng, Kader PP Ungkap Framing Pembunuhan Karakter Bupati Langkat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *