Kali Kedua, Haji Buyung Labura Divonis Korupsi

indra 04 February 2022
Kali Kedua, Haji Buyung Labura Divonis Korupsi
Sidang online terhadap mantan Bupati Labura, Kharuddin Syah alias Haji Buyung di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (4/2/2022). foto: DONNY/agiodeli

agiodeli.com Hakim Tipikor PN Medan memvonis Mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H. Kharuddin Syah alias Haji Buyung dengan hukuman penjara 16 bulan.

Dalam persidangan online di PN Medan, Jumat (4/2/2022), majelis hakim menyatakan Bupati Labura 2 periode (2010-2015 & 2016-2021) itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Korupsi menyangkut uang hasil pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan,” kata Hakim Ketua Saut Maruli Tua Pasaribu.

Usai pembacaan vonis, Haji Buyung maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) kompak menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta, subsidar 3 bulan kurungan.

“Pikir-pikir dulu Yang Mulia,” cetus Buyung.

Dalam dakwaannya, JPU dari Kejati Sumut Hendri Edison Sipahutar menyebut, dalam 3 tahun anggaran (TA) berturut Pemkab Labura menerima dana pemungutan PBB dari sektor perkebunan senilai total Rp2.510.937.068. Kemudian terjadi penyalahgunaan atas uang tersebut oleh Haji Buyung Labura bersama anak buahnya.

Modusnya, dengan menerbitkan SK Nomor :  973/281/DPPKAD-II/2013, tertanggal 9 Desember 2013, tentang Besaran Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan Tahun 2013. Ini dijadikan dasar hukum pembagian dana pemungutan PBB sektor perkebunan sebagai insentif.

“Dengan komposisi Bupati mendapatkan  30 persen dari total biaya pemungutan, Wakil Bupati 15 persen,  Sekretaris Daerah 5 persen dan DPPKAD 50 persen,” ucap Jaksa, sembari membeber bahwa modus serupa juga berlaku pada tahun 2014 hingga 2015.

Vonis kali ini merupakan vonis kedua bagi Haji Buyung Labura. Pada April 2021 lalu, Pengadilan Tipikor Medan juga menjatuhkan vonis 18 bulan penjara terhadapnya, lantaran menyuap staf Kemenkeu RI. Suap ini bertujuan agar usulan pembangunan RSU di Aekkanopan, ibukota Kabupaten Labura, masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) TA 2017 dan APBN TA 2018. (donny)

Baca Juga: Petir di Lokasi Wisata Tewaskan Penjual Sate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *