OTT di Langkat Peringatan untuk KDH, Pengamat Hukum: Jangan Main-Main dengan Proyek APBD

indra 20 January 2022
OTT di Langkat Peringatan untuk KDH, Pengamat Hukum: Jangan Main-Main dengan Proyek APBD
Pengamat Hukum Zakaria Rambe bicara soal OTT KPK di Langkat, yang melibatkan Bupati Terbit Rencana Peranginangin. foto: istimewa

agiodeli.com – Pengamat Hukum Zakaria Rambe memuji tindakan tegas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, OTT itu merupakan peringatan (warning) agar para kepala daerah (KDH) tidak main-main dalam proyek APBD.

“Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah memantau praktik korupsi para kepala daerah di Sumut. Di Langkat memang sejak lama sudah santer bahwa pejabat di Pemkab mengatur semua proyek. Ini harus jadi peringatan sekaligus pelajaran,” kata Zakaria Rambe yang juga merupakan Dewan Pengawas Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) kepada wartawan di Medan, Kamis (20/1/2022).

Lebih lanjut Zakaria mengatakan, hasil jumpa pers KPK tadi malam yang menjelaskan OTT di Langkat menunjukkan adanya gratifikasi proyek dari pihak swasta kepada pejabat Pemkab. Praktek gratifikasi itu melibatkan orang dekat serta keluarga Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

“KPK sudah secara resmi menyatakan bahwa Bupati Langkat (Terbit Rencana Peranginangin) diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melibatkan abang dan orang-orang terdekatnya. Kami melihat hal ini menjadi semacam kewajaran dalam urusan mengatur proyek di sana. Penelusuran kami sejak beberapa bulan ini juga persis seperti pengungkapan KPK,” kata Zakaria lagi.

OTT di Langkat terkait Praktik Korupsi yang Jamak Terjadi di Sumut

Zakaria kemudian meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut menjadikan OTT KPK sebagai peringatan serius. Beberapa kabupaten/kota di Sumut, menurutnya, sudah terpantau melakukan hal sama dengan di Kabupaten Langkat.

“Beberapa kabupaten juga menurut informasi yang kami terima ada praktik yang sama. Bahkan, sudah seperti menjadi rahasia umum bahwa ada orang dekat atau keluarga yang mengatur proyek APBD. Tentu kita tak mau ini terjadi di kabupaten/kota lain di Sumut. Seharusnya OTT di Langkat jadi pelajaran,” tutup Zakaria yang juga Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut. (habib yasin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *