Pemko Medan Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

dicky 18 January 2022
Pemko Medan Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Walikota Medan, Bobby Nasution menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (18/1/2022). (Foto: Pemko Medan)

 

agiodeli.com– Belum sampai setahun menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution berhasil membawa Pemko Medan meraih  Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik atau Zona Hijau kategori  Pemerintah Kota dengan nilai 89,22 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Keberhasilan ini sangat membanggakan. Sebab Pemko Medan merupakan pemerintah tingkat kota  pertama di Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil meraih predikat  Zona Hijau tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemko Medan karena telah memberikan pelayanan publik yang terbaik tersebut, anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menyerahkan Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kepada  Bobby Nasution di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang Medan, Selasa (18/1/2022).

Setelah menerima piagam penghargaan, Bobby Nasution mengatakan keberhasilan ini menjadi  motivasi bagi Pemko Medan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan publik.

“Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah melakukan penilaian kepada Pemko Medan dalam melayani masyarakat,” kata Bobby Nasution.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengungkapkan, ada delapan Pemda yang diberi predikat Kepatuhan Tinggi  Terhadap Standar Pelayanan Publik atau Zona Hijau. Yakni, Pemkab Deliserdang dengan nilai 98,90, Pemkab Dairi (93,29), Pemkab Tapanuli Selatan (91,06), Pemkab Humbang Hasundutan (90,37) Pemkab Batubara (89,67). Kemudian, Pemko Medan dengan nilai 89,22, Pemko Tebingtinggi (86,51) dan Pemko Pematangsiantar  (83,70).

“Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, terdapat 8 Pemda yang berhasil meraih Zona Hijau dari 34 Pemda se-Sumut,  termasuk Pemprov Sumut. Sementara itu 18 Pemda lainnya meraih predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning. Sedangkan 8 Pemda lagi meraih predikat Pelayanan Buruk atau Zona Merah. Pemenuhan standar menjadi kewajiban para penyelenggara pelayanan publik karena hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009,” papar Abyadi. (donny)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *